Gereja dan pemimpinnya sama-sama keras kepala—
sama-sama merasa benar?
Surabaya, gpibwatch.id — Ketidakadilan dan kecemburuan dapat melahirkan iri hati, bahkan dengki, ketika kita mengatur segala sesuatu dalam lingkup keluarga, lembaga, jemaat, bahkan lingkungan yang lebih luas atau lintas iman sekalipun, jika roda kehidupan diputar melawan arus—alias tidak berjalan lurus.
Hal ini dapat muncul ketika kita menjalankan tugas dan tanggung jawab tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, baik dalam semangat kasih maupun sesuai tata kelola yang ada.
Dalam realitasnya, ketika kita melihat di luar konteks keluarga, termasuk dalam pelayanan gereja yang kita cintai, masih sering dijumpai ketidakadilan dalam pelayanan. Misalnya dalam perbedaan pendapat dengan stakeholder atau pemimpin jemaat, yang berdampak pada stagnasi dalam kerja pelayanan.
Narasi Pdt. Domidoyo Ratupenu (Bung Domi), 19 April 2026 yang mengupas Kejadian 37:1–11 menegaskan bahwa iri hati dapat menjadi sumber malapetaka. Iri hati yang tampak dalam diri saudara-saudara Yusuf, yang oleh banyak orang Kristen dipahami sebagai sesuatu yang perlu dikritisi, memang dapat membuahkan persoalan serius. Pemahaman ini tidak keliru, sebab benar bahwa iri hati dapat melahirkan bencana.
Dari narasi ini kita dapat memetik pelajaran lain yang penting, bahwa keadilan seharusnya dimulai dari dalam keluarga melalui pola asuh yang menjunjung tinggi kesetaraan, kepedulian, dan perhatian tanpa pilih kasih. Dari titik ini, barulah kita bergerak ke ruang yang lebih luas atau eksternal.
Narasi ini juga dapat dibaca sebagai kritik sosial-politik, ketika perhatian lebih sering diberikan kepada “orang dalam” dibandingkan “orang luar”. Pernyataan seorang pembantu presiden atau menteri, bahwa tugas rakyat hanya membayar pajak dan tidak perlu ikut campur urusan pemerintah, memperlihatkan watak kekuasaan yang menyimpang—bahwa penguasa merasa lebih tahu segalanya tentang pemerintahan. Padahal, sebelum menjadi pemerintah, mereka terlebih dahulu meminta mandat dari rakyat.
Lucunya, dengan posisi sebagai pembantu, justru muncul sikap yang merendahkan pemberi kuasa, yaitu rakyat. Di sini tampak jelas watak kekuasaan yang dapat menyimpang secara terang-benderang.
Watak yang serupa juga bisa kita lihat dalam figur Yakub, seorang ayah yang memiliki kuasa dalam keluarga, namun dalam praktiknya menunjukkan keberpihakan yang tidak adil kepada anak-anaknya.
Yang menarik, jika dicermati pernyataan sang menteri tersebut, justru pihak yang seharusnya diperlakukan khusus—yaitu rakyat—malah tidak diperlakukan demikian. Sementara pihak yang seharusnya bersikap biasa-biasa saja—yakni sang pejabat—justru merasa istimewa. Sikap sok tahu ini menjadi catatan tersendiri.
Bagaimana dengan pelayanan gereja? Apakah gereja juga pernah “salah asuh” terhadap jemaatnya? Apakah pemimpin gereja terjebak dalam sikap merasa paling benar atau paling tahu? Ataukah gereja dan pemimpinnya sama-sama keras kepala—sama-sama merasa benar?
Pertanyaan-pertanyaan ini perlu menjadi bahan perenungan dan kontemplasi yang berkelanjutan, agar kita tidak terjebak dalam kesalahpahaman (misunderstanding). DR/JP
