BEBERAPA hari lalu, saat ngopi di kawasan Kota baru Parahyangan Bandung Barat, aku bertemu rekan Presibiter, seorang Penatua dari salah satu jemaat GPIB di Jabar 1. “Eh bro, tumben ketemu di sini,” kataku. “Nungguin isteri dan anak, mereka sedang ke IKEA,” jawabnya,
Tak lama kemudian kami sudah larut dalam pembicaraan sambil menikmati kopi. “Ikut ke PSR di Makassar bro?,” tanyaku. “Tidak jadi utusan, jadi yang lain yang berangkat ke Makassar. Cuma dari info yang ada pasti bakal seru nih,’ katanya.
Percakapan kami pun mulai fokus ke arah PSR, terutama soal rantap yang ramai diperbincangkan. Intinya, apakah perubahan mendasar pada rantap, termasuk pemahaman iman GPIB memiliki legal standing yang jelas.
Maksudnya, kataku, apakah PST baru-baru ini memang menugaskan MS GPIB untuk melakukan berbagai perubahan tersebut? “Yang lebih seru, gagasan memberikan uang pensiun kepada Diaken dan Penatua yang mengakhiri tugasnya sebagai fungsionaris Majelis Sinode muncul lagi. Ini jelas keblinger, malah sudah keterlaluan,” kata rekanku.
Dalam hati aku memahami apa yang merisaukan rekanku, karena bisa saja menjadi fungsionaris MS GPIB tampaknya bukan lagi sekadar pelayanan. Bisa-bisa ini sudah dianggap menjadi sebuah pekerjaan dan bahkan mungkin bisa saja menjadi mata pencarian.
Kami berdua terdiam merenungkan masalah ini, dan aku teringat pesan salah satu calon Ketua 4 MS mendatang yang mengatakan kalau dia terpilih, gaji dan tunjangannya tidak akan diambil dan sebaliknya setiap bulan dikirimkan ke Pelkes GPIB di pedalaman.
Dengan kata lain, kita pantas mengharapkan Penatua dan Diaken yang bukan merupakan pegawai GPIB diharapkan sudah mapan dalam hal ekonomi dan pekerjaan ketika mencalonkan diri jadi FMS (Fungsionaris Majelis Sinode). Dengan demikian, seluruh pikiran bisa dicurahkan semata-mata untuk membangun GPIB.
Di mana saringannya bisa dilakukan? Tentunya saat pantia pemilihan dan kredensi melaksanakan tugasnya menyaring para calon fungsionaris Majelis Sinode (FMS) mendatang.
Pertanyaannya, apakah pada pemilihan FMS yang lalu Panitia Pemilihan dan Kredensi tidak bekerja dengan baik? Atau kemungkinan, adakah FMS yang tidak mengungkapkan dengan jujur status pekerjaan mereka sehari-hari? Atau, adakah FMS yang sebetulnya sudah mapan, tetapi masih sampai hati mengharapkan uang pensiun ketika turun dari Majelis Sinode?
Pastilah ini soal yang sangat sensitif, tetapi suka atau tidak kalau sampai soal pensiun Diaken dan Penatua dimasukkan dalam rantap yang akan disodorkan pada PSR di Makassar kita harus melakukan setting ulang mindset kita mengenai arti kata pelayanan.
“Pusing gua bro mikirin gagasan pensiun ini,” kata rekanku.
“Sudahlah, mari kita ngopi. Biar soal pensiun Diaken dan Penatua diselesaikan di Makassar,” jawabku sambil menikmati kopi yang tersisa seperempat cangkir. /Ajax-F17 ***
